Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto S.Sos M.Si, menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh penanganan perkara tersebut sepanjang dilakukan secara profesional dan transparan.

“Di BPR itu juga uang rakyat. Makanya penanganan kasus tersebut hendaknya dilakukan profesional dan transparan. Sehingga uang APBD yang ada di BPR yang diduga dikorupsi itu dapat kembali,” tegas Bupati Ade Agus, Jumat (10/10/2025).

Menurut Bupati, ia telah menerima laporan bahwa dalam proses penyidikan, Kejari Inhu berhasil memulihkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp1,082 miliar. Ia pun berharap langkah hukum yang diambil dapat menimbulkan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan milik daerah itu.

Belakangan, ia juga mendapat informasi bahwa para debitur yang pinjamannya jatuh tempo diminta untuk mengembalikan dana ke penyidik. “Semoga BPR kembali pulih dan uang negara dapat kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Inhu, Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe SH MH melalui Kasi Intelijen, Hamiko SH MH, membenarkan adanya proses pengembalian dana oleh sejumlah debitur.

“Hingga Jumat (10/10/2025), sudah ada debitur yang mengembalikan pinjaman. Dari total 151 debitur yang kami kejar, beberapa di antaranya sudah mengembalikan,” ungkap Hamiko.

Ia menambahkan, pihaknya masih terus melakukan pemanggilan terhadap debitur lain yang belum memenuhi kewajibannya. “Kami terus memanggil dan memeriksa debitur. Semoga mereka yang sudah jatuh tempo bisa dengan penuh kesadaran mengembalikan pinjamannya,” tutupnya.

Dengan berjalannya proses ini, Kejari Inhu menargetkan pemulihan kerugian negara dapat maksimal, sekaligus menuntaskan dugaan praktik korupsi yang mencoreng BUMD kebanggaan masyarakat Inhu tersebut.